Blora, Semboyan.ID - Kasdim 0721/Blora Mayor Inf Budi Leksono menghadiri acara Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang di gelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Blora H. Djoko Nugroho bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Selasa, (23/06/2020).
Pelaksanaan deklarasi ini dipimpin langsung oleh Kepala BPS Blora, Drs. Heru Prasetyo diikuti jajaran BPS Blora lainnya. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah deklarasi oleh Kepala BPS, diikuti para saksi yakni Bupati dan Forkopimda.
Acara ini dilaksanakan secara sederhana dengan jumlah tamu undangan terbatas dalam rangka memenuhi protokol kesehatan.
Bupati Blora merasa bangga karena untuk pertama kalinya bisa menyaksikan deklarasi yang dilaksanakan BPS dalam rangka mendukung pembangunan budaya kerja yang berintegritas.
“Selamat kepada BPS Kabupaten Blora atas pelaksanaan deklarasi ini. Kita semua manjadi saksi dan ikut bangga atas deklarasi zona integritas menuju WBK dan WBBM ini. Semoga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucap Bupati.
Selanjutnya, Bupati mengajak seluruh tamu undangan agar tetap semangat berkarya meskipun pandemi Covid-19 belum selesai. Menurutnya, pandemi ini tidak mungkin terus dihindari dengan berdiam diri di rumah. Namun harus dihadapi, tetap berkarya dan produktif, berdampingan dengan Covid-19 tanpa harus tertular.
“Dengan new normal, tatanan kehidupan yang baru, harus kita biasakan sebagai perilaku sehari-hari. Kedepan mungkin akan banyak perdebatan tentang new normal ini, tapi tekat saya Corona harus terus diobati namun kehidupan lain juga harus tetap berjalan,” tambahnya.
Sementara itu, kepala BPS Blora Drs. Heru Prasetyo menyatakan bahwa acara deklarasi ini sebagai wujud semangat kebersamaan untuk menciptakan budaya kerja yang jauh dari praktek KKN dan berintegritas, guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik.
“Salah satu syarat pelaksanaan deklarasi ini adalah diperolehnya opini WTP dari BPK atas pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan, dan alhamdulillah BPS Blora sudah memenuhi. Kita akan terus bertekad meningkatkan pelayanan dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam melaksanakan tugas, khususnya yang berkaitan dengan data memakai sentuhan teknologi,” ujarnya.
Pihaknya mencontohkan beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan sensus penduduk online, kemudian survey pengamatan KSA untuk padi dan jagung dengan teknologi satelit. Saat ini, pihaknya juga sedang melaksanakan updating potensi desa 2020 dengan metode CAPI (Computer Asisted Personal Interviewing) yang mana bisa dimanfaatkan untuk data pendukung dalam alokasi DAU (Dana Alokasi Umum).
“Terkait dengan Sensus Penduduk Online 2020, yang sudah mengupdate data kependudukannya masing-masing di Kabupaten Blora ada 33.556 keluarga atau 112.901 penduduk Kabupaten Blora, sekitar 13 persen dari jumlah penduduk yang ada. Terimakasih atas dukungannya. Setelah SP Online, bulan September nanti akan kita lanjutkan dengan pendataan penduduk di lapangan. Kita akan mencatat Indonesia. Nantinya petugas sensus akan mendatangi seluruh keluarga/rumah di masing-masing desa,” terangnya.
Selanjutnya, Drs. Heru Prasetyo, menambahkan bahwa sejak 2019 lalu BPS sudah melaksanakan program Pemberian Data Sebelum Diminta (versi Pusat), sedangkan untuk versi Jawa Tengah adalah program Data Nyah Nyoh.
“Artinya bahwa data dan informasi statistik yang penting dan strategis akan kami siapkan sebelum konsumen datang membutuhkannya. Semua itu disajikan dengan gratis. Rilis data dan informasi disajikan di website blorakab.bps.go.id, kemudian instagram @bps_blora, twitter @BPSBLORA, facebook dan youtube akun BPS Kabupaten Blora. Dengan harapan data bisa diakses kapan saja dan dimana saja,” ungkapnya.
Menurutnya, BPS Blora juga telah menorehkan beberapa capaian di bidang tata kelola keuangan, diantaranya Terbaik Pertama Pertanggungjawaban LPJ Keuangan 2018. Kemudian Terbaik III Pengelolaan Satker di lingkup KPPN Purwodadi 2017, dan Terbaik III Pengelolaan Satker di lingkup KPPN Purwodadi 2016.
“Semoga capaian ini bisa menjadi cambuk penyemangat kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (red)
Komentar
Posting Komentar